Tim Kunker Komisi X DPR di Palangka Raya, Kalteng, Foto: Husen/jk

Anggaran pendidikan nasional 2018 ternyata sudah mencapai Rp441 triliun yang tersebar di 19 kementerian dan lembaga. Namun, dunia pendidikan nasional belum menunjukkan arah yang menggembirakan. Dunia pendidikan masih diselimuti persoalan klasik.

“Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, tidak kurang dari Rp3.500 triliun telah dialokasikan untuk anggaran pendidikan,” kata Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI bertemu dengan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Kalteng, Selasa (1/5/2018).

Persoalan klasik sepanjang 2017 dan awal 2018 di antaranya adalah menyangkut karakter, guru, kurikulum, juga sarana dan prasarana. “Masalah karakter merupakan persoalan serius bagi bangsa Indonesia. Sedangkan masalah guru utamanya terletak pada beban berat tugas mengajar yang tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan dan perlindungan bagi guru,” ungkap Djoko dalam sambutannya.

Untuk persoalan kurikulum, lanjut politisi Partai Demokrat itu, masalahnya terletak pada banyaknya muatan yang harus diajarkan kepada anak didik. Sementara persoalan sarana dan prasarana juga menyedihkan. Dari 1.833.000 ruang kelas, hanya 470.000 ruang kelas dalam kondisi baik (26 persen). Dan hanya 50 persen sekolah yang memiliki alat peraga pendidikan.

Di Kalteng sendiri, tambah Djoko, dunia pendidikannya juga belum menggembirakan. Data neraca pendidikan daerah yang disusun Kemendikbud menyebutkan, ruang kelas SD yang rusak berat mencapai 719, SMP mencapai 135, SMA 49, dan SMK 21.

“Memperhatikan berbagai hal tersebut, pendidikan perlu mendapat perhatian serius dan seksama, serta kesadaran semua pihak dalam membenahi dan memajukan pendidikan. Anggaran pendidikan kita cukup besar,” urai Djoko. (mh/sf)